jakarta-ku!

Perlu Pembenahan Besar untuk Wujudkan Megapolitan

Kompas, Selasa, 22 Februari 2005

Jakarta, Kompas - Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sutiyoso mengemukakan, pembenahan besar-besaran di seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diperlukan untuk mewujudkan Megapolitan yang membuat lima daerah dengan lima pemerintahan daerah itu terintegrasi. Usulan perwujudan Megapolitan itu telah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengantisipasi potensi kelebihan kapasitas kota. Presiden sendiri menanggapi dengan positif mengenai usulan itu.
"Pembenahan besar-besaran akan dilakukan untuk mewujudkan Megapolitan. Kalau tidak, bahayanya Jakarta akan berpotensi overcapacity. Jika itu sampai terjadi, dampak sosialnya akan luar biasa. Suplai air bermasalah, kriminalitas tinggi, dan kota menjadi sangat semrawut. Potensi ini menjadi makin nyata karena kita tidak bisa membendung urbanisasi dengan baik," kata Sutiyoso seusai mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ali Sadikin dipanggil menghadap Presiden Yudhoyono karena sebelumnya ia telah berkirim surat mengenai keprihatinan dan kepeduliannya terhadap pembangunan Jakarta yang tidak terintegrasi dengan empat daerah penyangganya, yaitu Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.
"Metropolitan seperti sekarang tak mampu mengatasi masalah urbanisasi, seperti sampah, banjir, air minum, dan pencemaran lingkungan. Urbanisasi tiap tahun mencapai 200.000- 250.000 orang. Pak Ali mengemukakan usulan Megapolitan yang membuat kebijakan pembangunan Jakarta dan empat wilayah penyangga lain terintegrasi meskipun pemerintahannya berjalan sendiri-sendiri," ujar Sutiyoso.
Untuk integrasi itu, Sutiyoso mengingatkan Presiden Yudhoyono mengenai rencana tata ruang wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta Puncak dan Cianjur yang telah selesai disusun sejak pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan tinggal diterbitkan Keputusan Presiden-nya.
Sutiyoso juga mengusulkan kepada Presiden Yudhoyono mengenai perlunya koordinasi baru atas wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang diintegrasikan. Koordinasi yang selama ini dilakukan lewat Badan Koordinasi dan Mitra Praja Utama tidak efektif berjalan.
"Untuk wilayah terintegrasi itu, harus ada satu manajemen dengan menunjuk salah satu menteri atau seperti usulan Pak Ali dengan memperluas wewenang Gubernur DKI Jakarta menjadi koordinator. Untuk ini, perlu ada payung hukum agar tidak terjadi konflik kepentingan antardaerah. Atas usulan ini, Presiden Yudhoyono merespons dengan baik," kata Sutiyoso. (INU/HAR)

posted by dwiAgus @ 3:59 AM